27 November 2025- Lubuklinggau Sum Sel Kebijakan Pemerintah Kota Lubuklinggau kembali menjadi sorotan publik setelah mencuatnya isu terkait sewa kendaraan dinas dan pengurangan anggaran di lingkungan Dinas Pendidikan. Menjawab berbagai pertanyaan dan spekulasi yang berkembang, Kepala Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau Firdaus Abky, S. Pd., SH., M. Pd akhirnya memberikan penjelasan resmi
Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa sistem rental mobil dinas merupakan kebijakan langsung dari pihak Pemerintah Kota Lubuklinggau melalui arahan Walikota. “Memang ada kebijakan dari Pemkot, dalam hal ini Walikota, agar OPD tidak melakukan pembelian mobil dinas, tetapi menggunakan sistem sewa atau rental. Tentu kami merespon kebijakan tersebut dengan mengajukan nota dinas,” ungkapnya.
Menurutnya, langkah ini bukan hanya mengikuti arahan pimpinan, tetapi juga bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong efisiensi dan fleksibilitas pengelolaan aset daerah.
“Alhamdulillah, pengajuan kami disetujui. Artinya, semua proses berjalan transparan dan sesuai prosedur,” lanjutnya.
Terkait berkurangnya anggaran di Dinas Pendidikan, Kepala Dinas menegaskan bahwa hal tersebut bukan persoalan yang perlu diperdebatkan. Ia menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah memang berdampak pada beberapa alokasi, termasuk dana dari DAK yang tidak menganggarkan pembangunan fisik pada tahun berjalan.
“Pengurangan anggaran itu karena adanya kebijakan efisiensi dan Dana DAK yang tidak mengalokasikan anggaran untuk pembangunan fisik. Jadi tidak ada yang ditutupi dan tidak ada yang salah,” tegasnya.
Ia memastikan bahwa meskipun anggaran lebih kecil dari tahun sebelumnya, program prioritas tetap menjadi fokus utama, terutama dalam upaya mendongkrak capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sektor pendidikan di Kota Lubuklinggau.
Kepala Dinas menegaskan bahwa efisiensi tidak berarti mengorbankan kualitas. Berbagai program penting tetap akan dijalankan sesuai rencana, terutama yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan, penguatan sekolah, dan percepatan target SPM.
“Program yang direncanakan tetap mengedepankan prioritas. Fokus utama kami tetap untuk mendongkrak pencapaian SPM. Itu komitmen kami,” ujarnya.
Dengan penjelasan ini, pihaknya berharap tidak ada lagi spekulasi atau opini liar yang berkembang di masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas menurutnya adalah hal utama dalam menjalankan amanah publik, terutama di sektor pendidikan yang bersentuhan langsung dengan masa depan generasi muda. ( Hazam)
