27/3/2026- Musi Rawas Utara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menilai kebijakan tenaga kerja paruh waktu di Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan langkah progresif yang patut diapresiasi. Di tengah banyaknya daerah yang berencana melakukan pemutusan terhadap tenaga paruh waktu, Muratara justru menunjukkan keberpihakan terhadap nasib pekerja kecil.
Di bawah kepemimpinan Devi Suhartoni, tenaga kerja dari masa TKS hingga paruh waktu mendapatkan hak yang lebih manusiawi, termasuk gaji yang layak dan pemberian THR.
Ketua LBH, Hazam, menegaskan bahwa kebijakan ini harus menjadi contoh nasional.
“Ini bukti bahwa pemerintah daerah bisa berpihak pada rakyat kecil. Kebijakan seperti ini bukan hanya soal anggaran, tapi soal keadilan sosial dan kemanusiaan,” tegas Hazam.
Ia juga mendorong agar kebijakan tersebut terus dipertahankan dan ditingkatkan demi kepastian nasib tenaga kerja paruh waktu.( Red)