Palembang - Rencana pengadaan meja biliar peruntukan sejumlah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Sumsel) menuai protes keras dari segala lapisan masyarakat.
Sebelumnya, secara responsif Ketua DPRD Sumatera Selatan, Andie Dinialdie, langsung mengutarakan pendapatnya terkait dengan rencana belanja peralatan berupa meja biliar di rumah dinas Pimpinan DPRD Sumsel
“Jika dinilai tidak mendesak atau tidak memberikan manfaat yang signifikan, maka pengadaan tersebut dapat ditinjau ulang bahkan dibatalkan,” Ujar Ketua DPRD Sumsel (08/03)
Bedasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) E-Purchasing Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dari Sekretariat DPRD Sumsel menjadi sorotan serius bagi Eksekutif Nusantara Corruption Watch (09/03)
CEO NCW, Erik Syailendra mengungkapkan temuan timya terkait dengan rencana pengadaan meja biliar
“Sebenarnya apa yang diikhtiarkan tim perencanaan di Sekretariat dewan ini, merupakan bagian dari sifat Serakahnomics, sebuah istilah baru dari Presiden Prabowo untuk menggambarkan distorsi ekonomi akibat keserakahan” tutur si CEO
Lebih lanjut Erik mengapresiasi Ketua DPRD Sumsel yang sigap dalam merespon suara netizen dan warga, namun EWNCW tetap curiga “jika tidak ada sentiment negatif dari publik rencana 2 meja biliar dengan anggaran Rp 486,9 juta pasti terealisasikan” tambah Erik
Heboh pengadaan meja biliar merupakan sebagian kecil dari mata anggaran yang masuk dalam perencanaan TA 2026. Pasalnya data yang diunggah di e-katalok LKPP terdapat berbagai macam pengadaan selain meja biliar yang diperuntukkan pada rumah dinas, seperti untuk home audio, speaker home theater, alat gym (alat fitness) dsb
“di tengah efisiensi anggaran yang disampaikan oleh bapak Presiden, para oknum dewan ini malah menghamburkan keuangan negara untuk pengunaan perorangan/kelompok” terang Erik
Berkaca dari kasus meja biliar ini, CEO NCW menginisiasi dan meminta Kemendagri dan Kemenkeu untuk mengevaluasi kembali aturan standar fasilitas pimpinan DPRD secara nasional.
“sudah saatnya ada revisi pada aturan standardisasi sarana dan prasarana kerja pimpinan legislatif” lugas Erik
Berikutnya EW NCW juga mendesak pimpinan dan sekretariat DPRD Sumsel untuk memperbaiki cara pandang, bahwa biliar, home teather, dan alat fitness bukan lah media penunjang kinerja Dewan, jelas preseden ini membuat publik terluka.
“Sebelum menjadi blunder dan gejolak ini berlarut, kami mendesak Ketua dan seluruh Pimpinan DPRD Sumsel meminta maaf kepada publik, kalau tidak mundur saja” pungkas Erik ( Red*)