Lubuklinggau Sumatera Selatan - Di saat ribuan pelanggan masih kesulitan mendapatkan pasokan air bersih secara normal, Pemerintah Kota Lubuk Linggau justru belum juga mengumumkan direktur terpilih PDAM Tirta Bukit Sulap (TBS) periode 2026–2031. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik: mengapa penetapan pimpinan perusahaan daerah yang mengelola kebutuhan dasar masyarakat berlangsung begitu lama, sementara persoalan pelayanan terus terjadi setiap hari. 23/6/2026.
Komunitas Masyarakat Silampari (KANTI) Kota lubuklinggau Sancik. S.I.P, akhirnya angkat bicara mengenai persoalan dihadapi pelanggan PDAM Tirta Bukit Sulap.
Air bersih bukanlah kebutuhan yang bisa ditunda. Ketika distribusi air terganggu, dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Aktivitas rumah tangga terganggu, biaya hidup meningkat karena harus membeli air dari sumber lain, dan tidak sedikit warga yang terpaksa mencari alternatif sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam situasi seperti ini, setiap keterlambatan pengambilan keputusan strategis berpotensi menambah beban yang harus ditanggung pelanggan.
Memang benar bahwa proses seleksi direktur harus dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun profesionalisme tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan ketidakpastian berlangsung tanpa batas waktu yang jelas. Apalagi proses seleksi telah memasuki tahap akhir dan hasil uji kelayakan serta kepatutan telah selesai dilaksanakan. Semakin lama pengumuman ditunda, semakin besar pula kesan bahwa penyelesaian persoalan pelayanan air bersih belum menjadi prioritas utama.
Yang lebih memprihatinkan, penundaan ini terjadi ketika kondisi PDAM TBS sendiri sedang menghadapi berbagai tantangan serius. Pemerintah Kota Lubuk Linggau sebelumnya mengungkapkan bahwa dari sekitar 17 ribu pelanggan yang tercatat, hanya sekitar 3.600 pelanggan yang masih aktif. Fakta tersebut menunjukkan adanya persoalan mendasar yang tidak bisa dianggap biasa. Angka itu bukan sekadar statistik administrasi, melainkan cerminan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan PDAM.
Menurunnya jumlah pelanggan aktif menunjukkan bahwa sebagian masyarakat telah memilih mencari solusi sendiri karena merasa pelayanan yang diberikan belum mampu memenuhi kebutuhan mereka. Banyak warga beralih menggunakan sumur bor atau sumber air alternatif lainnya. Ini merupakan sinyal kuat bahwa PDAM TBS sedang menghadapi krisis kepercayaan yang membutuhkan langkah pembenahan cepat dan terukur.
Dalam konteks itulah, keterlambatan pengumuman direktur terpilih menjadi persoalan yang patut dikritisi. Sebab kekosongan kepemimpinan definitif atau berlarut-larutnya proses penetapan akan memperlambat lahirnya kebijakan strategis yang dibutuhkan perusahaan. Padahal masyarakat membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar proses birokrasi yang berkepanjangan.
Lebih jauh lagi, penundaan tersebut secara tidak langsung dapat dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap suara pelanggan yang selama ini menyampaikan berbagai keluhan mengenai distribusi air bersih. Keluhan masyarakat seharusnya menjadi alarm yang mendorong pemerintah bergerak lebih cepat, bukan justru tenggelam dalam ketidakpastian administrasi. Ketika masyarakat berulang kali mengeluhkan air yang tidak mengalir atau distribusi yang tidak stabil, respons yang dibutuhkan adalah percepatan solusi, bukan penambahan waktu tunggu.
Publik tentu tidak menuntut pemerintah mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Akan tetapi masyarakat berhak memperoleh kepastian, transparansi, dan keseriusan dalam menangani persoalan yang menyangkut kebutuhan dasar mereka. Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka alasan penundaan tersebut, tahapan yang masih berlangsung, serta kapan pengumuman akan dilakukan. Transparansi semacam ini penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus menghindari munculnya berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
Direktur yang akan terpilih nantinya memang bukan sosok yang dapat menyelesaikan seluruh persoalan PDAM secara instan. Namun keberadaan pimpinan definitif merupakan langkah awal yang sangat penting untuk mempercepat pembenahan internal perusahaan, memperbaiki jaringan distribusi, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mengembalikan kepercayaan pelanggan yang telah lama terkikis.
Pada akhirnya, masyarakat tidak sedang menunggu siapa nama yang akan diumumkan sebagai direktur. Masyarakat sedang menunggu hadirnya solusi atas persoalan air bersih yang mereka hadapi setiap hari. Oleh karena itu, semakin lama pengumuman direktur PDAM TBS ditunda, semakin besar pula kesan bahwa keluhan pelanggan belum memperoleh perhatian yang sebanding dengan urgensi masalah yang mereka alami.
Dalam kondisi pelayanan yang masih banyak dikeluhkan, waktu bukan sekadar hitungan hari dalam proses birokrasi. Waktu adalah kerugian yang harus ditanggung masyarakat setiap kali mereka membuka keran dan tidak menemukan air yang mengalir. ( Red*)