Kota Bengkulu Penerapan sistem desil 1–10 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pendataan kemiskinan mulai menuai polemik. Sejak data desil dijadikan acuan tunggal penyaluran bantuan sosial pemerintah tahun 2025–2026, banyak warga miskin di lapangan justru kehilangan hak atas bansos karena namanya terhapus dari daftar penerima.Senin 27/4/2026.
Apa Itu Sistem Desil BPS?
BPS melakukan pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan membagi tingkat kesejahteraan penduduk ke dalam 10 kelompok atau “desil”.
*Desil 1* = 10% penduduk paling miskin.
*Desil 4* = kelompok rentan miskin.
*Desil 10* = 10% penduduk paling kaya.
Pemerintah kemudian menetapkan hanya warga yang masuk *Desil 1 sampai Desil 4* yang berhak menerima bansos seperti PKH, BPNT, PBI JKN, hingga bantuan pangan
Banyak Warga Miskin Tercoret
Di kota Bengkulu, lebih dari Ribuan keluarga mengaku tidak lagi menerima BPNT sejak data desil dipakai. Padahal kondisi rumah masih berlantai tanah dan pekerjaan hanya buruh tani lepas. “Waktu didata, petugas BPS cuma nanya sebentar. Rumah saya difoto dari depan saja, padahal dapurnya sudah mau roboh,” kata Sumiati, 43, warga kota
Pendataan Dianggap Tidak Akurat menurut dinas sosial kota Bengkulu,mereka tidak tahu sebenar nya,bagaimana bps mendata
Menurut petugas dinas sosial kota Bengkulu,mendapat kan banyak sekali pengaduan masyarakat kota,namun kami saran kan bisa buat data ulang melalui operator keluran,itu pun data bisa di perbarui setelah waktu tiga bulan lebih kurang,baru ada hasil,ujar nya penyebab nya mungkin juga
petugas BPS tidak turun . Akibatnya, warga yang benar-benar miskin tidak tercatat. Sebaliknya, ada warga punya motor dan sawah 2 hektar justru masuk Desil 2 karena saat pendataan mengaku tidak punya penghasilan tetap
Sistem desil diperbarui tiap 3 tahun. Sementara kondisi ekonomi warga bisa berubah dalam 6 bulan karena PHK, sakit, atau gagal panen. “Data BPS 2023 dipakai sampai 2026. Padahal suami saya kena PHK tahun 2025, sekarang kami jatuh miskin tapi tetap masuk Desil 6,” ujar Rahman, warga kota Bengkulu
Dampak: Bantuan Tidak Tepat Sasaran
Dinas Sosial kota Bengkulu mencatat, sejak sistem desil diberlakukan, jumlah penerima PKH turun . Namun angka kemiskinan BPS tidak turun signifikan. Artinya, ada kelompok miskin yang hilang dari radar bansos.
Menurut tokoh masyarakat kota Bengkulu " Pram" menilai BPS bekerja tidak sesuai realitas. “Desil itu foto statis. Kemiskinan itu dinamis. Kalau pendataannya sekali datang lalu main centang, ya banyak yang miss. Good governance mensyaratkan data transparan dan partisipatif. Warga harus bisa menyanggah,” ujarnya.
Beberapa pemerintah daerah mulai menolak memakai data desil BPS mentah-mentah. Bupati Empat Lawang menginstruksikan Dinsos melakukan verifikasi ulang lewat musyawarah desa. “BPS boleh mendata, tapi kami yang paling tahu warga kami. Jangan sampai orang miskin dicoret hanya karena salah input,” tegasnya.
Kepala BPS Provinsi Bengkulu menyatakan pendataan sudah sesuai SOP dan memakai 21 variabel kemiskinan. “Jika ada yang merasa tidak tepat, ada kanal pengaduan dan mekanisme sanggah di kelurahan. Desil bukan harga mati, Pemda bisa usulkan DTKS baru,” katanya.
Namun di lapangan, banyak warga mengaku tidak tahu cara menyanggah. Sosialisasi minim, aplikasi cekbansos sering eror.
Sistem desil dibuat agar bansos tepat sasaran. Tapi jika pendataannya tidak akurat dan tidak partisipatif, tujuannya justru meleset. Ribuan warga miskin terancam tidak makan karena namanya hilang dari kertas, bukan karena hidupnya sudah sejahtera. Pemerintah perlu memastikan prinsip good governance: transparan, responsif, dan akuntabel, juga berlaku dalam urusan data,agar mendapatkan keadilan di seluruh provinsi Indonesia,khusus di kota Bengkulu ( pr- Tim)